Pemberantasan Buta Huruf dalam Rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Menuju Masyarakat Kalimantan Barat yang Lebih Berkualitas

Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, baik potensi alam maupun potensi budaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, kehidupan masyarakat Kalimantan Barat masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, bahkan di antara 4 provinsi yang ada di pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat terakhir. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat nasional tahun 2008, Kalimantan Barat menduduki urutan ke-29 dengan dengan angka indeks sebesar 68,17 persen, di bawah rata-rata indeks nasional yang berada pada rentang angka 71,17 persen.

Salah satu penyebab rendahnya IPM di Provinsi Kalimantan Barat adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bepengaruh secara langsung terhadap sektor ekonomi dan kesehatan. Lebih diperparah lagi oleh budaya tutur yang dominan pada masyarakat  Kalimantan Barat dibandingkan dengan budaya baca, sehingga menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang seharusnya mampu mengembangkan kemampuan secara mandiri memperoleh ilmu pengetahuan melalui membaca.

Persoalan lain yang turut mempengaruhi rendahnya IPM Kalimantan Barat, adalah masih tingginya angka buta huruf. Pada tahun 2009, tercatat sebanyak 53.697 orang dinyatakan sebagai penyandang buta huruf. Menyikapi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan meyakini, bahwa pada tahun 2010 Kalimantan Barat akan terbebas dari buta huruf. (Borneo Tribun, Senin, 16 Maret 2009).

Keberhasilan pengentasan buta huruf ini, harus ditindaklanjuti dengan program melek informasi melalui penyediaan perpustakaan dan taman bacaan ditengah-tengah lingkungan pemukiman masyarakat. Diharapkan, melalui penyediaan fasilitas perpustakaan dan taman bacaan tersebut, dapat meningkatan minat dan kebiasaan membaca bagi masyarakat yang baru  terbebas dari buta aksara. Bila tidak diupayakan demikian, maka warga yang baru saja terbebas dari butu huruf, lambat-laun akan kembali ke kondisi semula menjadi buta huruf. Menyadari kondisi demikian, maka perlu ada suatu gerakan yang merupakan tindak lanjut dari upaya pemberantasan buta huruf, berupa pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca melalui pemberdayaan perpustakaan dan taman bacaan.

Dalam peningkatan sumber daya manusia, melalui upaya pemberantasan tingkat buta huruf tersebut perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, LSM, OKP, dan Masyarakat pada umumnya. Kerjasama yang dimaksud antara lain yaitu, dari pemerintah membuat program-program dan bantuan-bantuan penunjang dalam upaya tersebut. LSM dan OKP bergerak dengan cara sosialisasi dan pelaksanaan dan pengawalan dari program-program pemerintah tersebut.  Sedangkan masyarakat dituntut lebih berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi sasaran dari program-program dalam upaya pemberantasan buta huruf tersebut tepat.

Dengan kerjasama yang baik dari pemerintah, LSM, OKP, dan masyarakat tersebut diharapkan kemudian tingkat buta huruf di Kalimantan Barat dapat diberantas. Sehingga usaha-usaha dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat efektif dilaksanakan. Dan hasilnya yang diharapkan kemudian adalah masyarakat Kalimantan Barat Menjadi masyarakat dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Alhasil keberadaan Kalimantan Barat yang sekarang berada pada peringkat 29 IPM secara nasional dan peringkat terakhir secara regional Kalimantan lambat laun dapat meningkat ke peringkat yang lebih baik